BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman, nyaman, dan bermartabat.

Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadhan di Banda Aceh, Senin (16/2). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) yang lebih layak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam arahannya, Sekda Aceh, M. Nasir menekankan bahwa stabilitas kebutuhan pokok dan kelayakan tempat tinggal adalah harga mati menjelang Ramadhan. Saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun, namun masih ada warga yang bertahan di tenda darurat.

“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas Sekda Aceh, M. Nasir.

Selain huntara, pemerintah telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap berlanjut.

Terkait logistik, Sekda Aceh, M. Nasir mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kemensos. Ia meminta pendistribusian bantuan berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.

“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ucap M. Nasir.

Di sektor kesehatan, meski 307 dari 309 Puskesmas sudah kembali beroperasi, Sekda meminta penguatan layanan hingga tiga bulan ke depan, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi prioritas.

Sementara di sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75%. M. Nasir juga menginstruksikan agar kebutuhan siswa seperti buku dan seragam segera dipenuhi koordinasi dengan Dinas Sosial.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam satu bulan ke depan. Jembatan Bailey menjadi solusi prioritas yang ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

Di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 guna menjaga ketahanan pangan dan ekonomi petani.

Menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah akan menggelar operasi pasar. M. Nasir juga meminta PLN memberikan kebijakan khusus bagi warga terdampak.

Mengingat peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, Sekda Aceh meminta tim SAR tetap siaga 24 jam dan memperkuat sistem mitigasi berdasarkan pengalaman bencana sebelumnya.

“Kita akan menyurat resmi ke PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi dan meringankan beban warga,” pungkasnya. (***)

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman, nyaman, dan bermartabat.

Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadhan di Banda Aceh, Senin (16/2). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) yang lebih layak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam arahannya, Sekda Aceh, M. Nasir menekankan bahwa stabilitas kebutuhan pokok dan kelayakan tempat tinggal adalah harga mati menjelang Ramadhan. Saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun, namun masih ada warga yang bertahan di tenda darurat.

“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas Sekda Aceh, M. Nasir.

Selain huntara, pemerintah telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap berlanjut.

Terkait logistik, Sekda Aceh, M. Nasir mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kemensos. Ia meminta pendistribusian bantuan berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.

“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ucap M. Nasir.

Di sektor kesehatan, meski 307 dari 309 Puskesmas sudah kembali beroperasi, Sekda meminta penguatan layanan hingga tiga bulan ke depan, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi prioritas.

Sementara di sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75%. M. Nasir juga menginstruksikan agar kebutuhan siswa seperti buku dan seragam segera dipenuhi koordinasi dengan Dinas Sosial.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam satu bulan ke depan. Jembatan Bailey menjadi solusi prioritas yang ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

Di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 guna menjaga ketahanan pangan dan ekonomi petani.

Menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah akan menggelar operasi pasar. M. Nasir juga meminta PLN memberikan kebijakan khusus bagi warga terdampak.

Mengingat peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, Sekda Aceh meminta tim SAR tetap siaga 24 jam dan memperkuat sistem mitigasi berdasarkan pengalaman bencana sebelumnya.

“Kita akan menyurat resmi ke PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi dan meringankan beban warga,” pungkasnya. (***)