Polemik Bantuan Kemensos di Aceh Timur, Data Korban Diduga Tak Sinkron, Keuchik Tertekan dan Jadi Sasaran Amukan Warga
Idi Rayeuk ( Aceh dalam berita ) Jum’at 27-3-2026 Penyaluran bantuan banjir dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Timur memicu polemik besar di tengah masyarakat. Bantuan yang diharapkan dapat meringankan beban korban justru menimbulkan keresahan karena dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai jumlah yang keluar didesa.
Sejumlah kepala desa (keuchik) di beberapa kecamatan, khususnya Darul Ihsan dan Idi Rayeuk, mengaku menjadi sasaran kemarahan warga. Hal ini dipicu oleh ketidaksesuaian antara data korban banjir yang diajukan dengan jumlah bantuan yang diterima di lapangan.
Warga menilai pembagian bantuan tidak adil. Banyak korban banjir yang tidak mendapatkan bantuan, sementara sebagian masyarakat yang terdata dan tidak terdampak justru terdata sebagai penerima.
“Data yang kami ajukan tidak sesuai dengan yang turun. Ini yang membuat masyarakat marah kepada kami,” ungkap salah satu keuchik.
Ia menjelaskan, di salah satu desa jumlah korban yang diusulkan mencapai 163 orang, namun bantuan yang terealisasi hanya untuk 23 orang. Sementara sisanya tidak jelas statusnya.
Kondisi serupa terjadi di Desa Kampung Jawa. Dari lebih 800 warga yang terdampak banjir, hanya sekitar 154 orang yang menerima bantuan. Ketimpangan ini memicu keresahan hingga ratusan warga mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan kejelasan penyaluran bantuan.
Dalam beberapa kasus, situasi bahkan memanas. Warga mendatangi kantor keuchik dan melayangkan protes keras, sehingga aparatur desa merasa tertekan akibat tudingan yang diarahkan kepada mereka.
“Kami hanya menyampaikan data sesuai kondisi di lapangan, bukan yang menentukan siapa yang menerima bantuan. Namun kami yang disalahkan,” ujar seorang keuchik dengan nada kecewa.
Para kepala desa berharap adanya kejelasan dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur terkait mekanisme penyaluran bantuan tersebut, termasuk transparansi data penerima serta kepastian apakah masih ada tahap penyaluran berikutnya.
Mereka juga meminta instansi terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk memberikan penjelasan resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung konflik di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait polemik penyaluran bantuan yang telah berlangsung selama kurang lebih empat bulan tersebut.
Para keuchik berharap persoalan ini segera diselesaikan secara terbuka dan transparan, agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat, terlebih menjelang dan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.
