DPR Aceh Bentuk Satgas Khusus: Kawal Ketat Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Serambi Mekkah
Parlementaria ( Aceh dalam berita ) Selasa 7-4-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengambil langkah taktis dalam menangani krisis pascabencana dengan meresmikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi. Keputusan ini diambil guna memastikan seluruh bantuan dan proses rehabilitasi bagi warga terdampak berjalan tanpa hambatan birokrasi. Mengawali perkerjaannya, Tim Satgas DPRA menggelar Rapat kerja Satuan Tugas Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Ruang Badan Anggaran DPRA.
Struktur dan Latar Belakang
Pembentukan Satgas ini disepakati dalam rapat resmi pada Selasa, 7 April 2026, menindaklanjuti usulan yang disampaikan oleh anggota DPR Aceh, dalam sidang paripurna sehari sebelumnya.
- Kepemimpinan: Tim ini dinakhodai oleh Tgk Anwar dari Fraksi Partai Aceh.
- Kekuatan Personel: Melibatkan 30 legislator yang mewakili seluruh fraksi di DPR Aceh.
- Urgensi: Langkah ini dipicu atas perhatian distribusi bantuan sejak bencana melanda pada November 2025 lalu.
Fokus Utama Pengawasan
Pimpinan Satgas menegaskan bahwa prioritas utama Satgas adalah melakukan validasi langsung di lapangan. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian antara lain:
- Percepatan Hunian: Menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di wilayah Bireuen dan memastikan warga tidak lagi di tenda pengungsian.
- Distribusi Logistik: Mengaudit penyaluran bantuan perabotan, jaminan hidup (jadup), dan rehabilitasi rumah yang hingga kini dinilai belum maksimal, terutama di Aceh Tamiang.
- Pemulihan Infrastruktur: Memantau perbaikan akses transportasi di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang sempat terisolasi.
- Antisipasi Wilayah Rawan: Menyiapkan langkah siaga di titik rawan banjir susulan seperti Aceh Utara, Pidie, dan Pidie Jaya.
Mencegah Dampak Ekonomi
Selain teknis penyaluran bantuan, Satgas mengemban misi untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. DPR Aceh mengkhawatirkan adanya lonjakan angka kemiskinan jika dampak bencana ini tidak segera ditangani secara menyeluruh.
