BANDA ACEH — Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) Aceh menggelar diskusi “Ngopi Kebangsaan” di Banda Aceh pada Sabtu (12/9/2026). Mengangkat tema “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi”, forum ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 2025 lalu.
Ketua DPD IKAL Lemhannas Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, menyampaikan bahwa pertemuan ini dirancang untuk menghimpun masukan dari Pemerintah Aceh, instansi vertikal, TNI, Polri, hingga kejaksaan. Rekomendasi yang dihasilkan akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai panduan kebijakan.
“DPD IKAL akan senantiasa berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Aceh tentu menjadi leading sector dalam proses pemulihan ini,” kata Syahrizal saat diwawancarai wartawan Aceh ZTV News.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syahrizal menambahkan, pihaknya berencana menindaklanjuti forum ini dengan agenda konkret, termasuk penjajakan Nota Kesepahaman (MoU) bersama instansi teknis. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya transparansi informasi publik agar masyarakat mengetahui capaian program pemulihan secara berkesinambungan.
“Peran kami adalah menjembatani masyarakat dengan para pengambil kebijakan guna mencegah terjadinya kesenjangan informasi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Imran, memaparkan tantangan penanganan di lapangan. Meski berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah, ia mengakui masih ada hambatan teknis pada beberapa sektor.
“Kondisi darurat pascabencana membuat pelaksanaan dilapangan menghadapi tantangan berat, sehingga ada penanganan yang mengalami keterlambatan atau kesenjangan (gap),” ujar Imran.
Saat ini, Satgas PRR mengawasi pemulihan di 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh. Evaluasi berkala terus dilakukan, khususnya pada serapan anggaran dan perbaikan infrastruktur vital seperti perbaikan jembatan, normalisasi sungai, fasilitas kesehatan, serta sekolah. Pemulihan lahan pertanian juga menjadi fokus utama guna menjaga kestabilan pangan dan menekan tingkat inflasi daerah.
Guna mengoptimalkan koordinasi dan mewujudkan integrasi satu data, Satgas PRR memperkuat peran posko di daerah untuk menampung masukan serta pengaduan warga.
“Kami berharap seluruh target pemulihan yang tercantum dalam rencana induk dapat terealisasi dengan baik hingga akhir masa rehabilitasi,” pungkas Imran.
Agenda diskusi yang turut dihadiri Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda, dan Sekda Aceh ini diproyeksikan menjadi agenda rutin DPD IKAL Lemhannas Aceh dalam mengawal isu-isu strategis daerah.
Reporter: Adli Safwan Editor / Publisher: Aceh ZTV News
Loading ...